Edy Rahmayadi Angkat Bicara Terkait Pejabat Pemprov yang Selewengkan Anggaran

MEDAN, KabarMedan.com | Gubernur Provinsi Sumatera Utara, Edy Rahmayadi angkat bicara terkait ditetapkannya Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Sumatera Utara Effendy Pohan oleh Kejaksaan Negeri Kabupaten Langkat.

“Kita serahkan semuanya pada proses hukum. Kita tunggu proses yang masih berjalan,” ujar Edy pada Kamis (22/7/2021).

Edy menyampaikan bahwa saat ini belum ada keputusan untuk menggantikan posisi Effendy dikarenakan belum adanya putusan hukum yang tetap. Namun jika berdampak terhadap proses berjalannya tugas dan fungsi nantinya, Edy mengatakan bahwa dirinya akan menunjuk Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas untuk sementara waktu.

“Kalau harus diganti, dia harus inkrah dulu baru diganti. Tetapi kalau nanti mengganggu tugas, kita Plt kan, kita serahkan ke sekretaris,” tuturnya.

Sebelumnya diberitakan, Effendy Pohan bersama dengan tiga orang lainnya ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi pemeliharaan rutin jalan pada satuan kerja Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi UPT Jalan dan Jembatan Binjai, Sumatera Utara Tahun Anggaran 2020.

Sebelum menjabat sebagai Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Sumatera Utara, HMA Effendy Pohan terlebih dahulu menjabat sebagai Kepala Dinas Bina Marga saat proyek tersebut berlangsung. Bersama dengan D selaku Kepala UPT Jalan dan Jembatan (UPTJJ) Binjai, AN selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan RS selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu pada UPTJJ Binjai, Effendy Pohan menyelewengkan uang negara sebanyak 1,9 miliar rupiah.

Dalam pelaksanaan anggaran untuk pemeliharaan jalan, pihak penyidik beberapa penyimpangan yakni manipulasi dokumen pertanggungjawaban kegiatan, pelaksanaan pekerjaan fiktif, hingga pengurangan volume pekerjaan hingga 80 persen. [KM-06]