Kabar Gembira! Pelaku Wisata di Kota Batu Dapat Keringanan Pembayaran Pajak. (Foto: MNC Media)
Kabar Gembira! Pelaku Wisata di Kota Batu Dapat Keringanan Pembayaran Pajak. (Foto: MNC Media)

IDXChannel - Pemerintah Kota (Pemkot) Batu akhirnya memberikan keringanan pembayaran pajak kepada pelaku wisata yang tutup selama PPKM darurat. Langkah ini dilakukan Pemkot sebagai upaya meringankan beban para pelaku usaha wisata.

Pelonggaran pajak oleh dilakukan hingga September 2021 mendatang. Selain pelonggaran pembayaran pajak, denda juga ditiadakan.

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bappenda) Kota Batu, Dyah Ayu Kusuma Dewi, mengakui, bila sektor pariwisata di Kota Batu begitu terpuruk selama pemberlakuan PPKM darurat.

"Ini untuk bisa meringankan beban pelaku usaha pariwisata dengan memberikan kelonggaran pembayaran pajak dan pembebasan denda," ucap Dyah dikonfirmasi awak media, pada Jumat (30/7/2021).

Dia menerangkan, tenggang waktu pembayaran pajak bisa dilakukan hingga September 2021. Hal berbeda dari biasanya dimana pelaku usaha harus membayar pajak paling lambat tanggal 15 tiap bulannya. Sementara jika pembayarannya melebihi tanggal 15 tersebut mendapat denda dua persen.

"Tapi ini karena PPKM darurat denda kami hapuskan sampai bulan September. Tetapi kalau keringanan pokok pajak belum bisa kami berikan," tuturnya.

Sebagai informasi, PPKM darurat yang telah diselenggarakan sejak 3-20 Juli 2021 diputuskan Presiden Joko Widodo diperpanjang. Peningkatan kasus Covid-19 di sebagian besar Pulau Jawa dan Bali. Namun pemerintah pusat memilih mengganti istilah namanya dari PPKM darurat menjadi PPKM level 3 dan 4 sejak 25 Juli 2021.

Kategori ini didasari zona daerah penyebaran COVID-19. Seluruh daerah di Pulau Jawa Bali diputuskan menerapkan PPKM darurat perpanjangan dengan nama level 3 dan 4, sedangkan total ada 15 daerah di luar Pulau Jawa dan Bali yang menerapkan PPKM darurat. 

Pemerintah pusat sendiri bakal melakukan evaluasi terkait keputusan perpanjangan PPKM kembali di 25 Juli 2021 dan memutuskan memperpanjang PPKM level 3 dan 4 atau pengganti istilah PPKM darurat hingga 2 Agustus 2021 mendatang. Hal ini didasari angka penularan dan peningkatan kasus COVID-19 yang masih cukup tinggi. (TYO)