Kuota Jalur Afirmasi 15 Persen, Bagi Siswa Gakin Khusus Madrasah 

SOLO – Pendaftaran penerimaan peserta didik baru (PPDB) madrasah di Kota Solo, akan dibuka Mei hingga Juni. Bagi siswa dari keluarga miskin (gakin), diberi kuota 15 persen. Memanfaatkan jalur afirmasi, dengan syarat dan ketentuan berlaku.

PPDB jalur afirmatif di madrasah dibagi menjadi dua, yaitu prestasi dan gakin. Khusus jalur afirmatif, hanya diperuntukkan bagi gakin. Diberi kuota 15 persen. Dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Indonesia Pintar (KIP) atau Program Keluarga Harapan (PKH). Kemudian Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), serta surat keterangan tidak mampu (SKTM) yang diterbitkan Pemerintah Kota (Pemkot) Surakarta.

“Bagi CPD (calonpeserta didik) yang memperoleh SKTM dengan cara yang tidak sesuai, akan dikenai sanksi dikeluarkan dari madrasah. Tentunya berdasarkan hasil evaluasi madrasah dan komite,” kata Kepala Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kota Surakarta Hidayat Maskur, Rabu (25/5).

Selain jalur afirmasi, juga dibuka jalur prestasi. Diberi kuota hanya 5 persen dari jumlah keseluruhan calon peserta didik (CPD) yang diterima. Syaratnya, jenjang madrasah ibtidaiyah (MI) minimal berprestasi di tingkat kabupaten/kota.

“Kemudian jenjang MTs (madrasah tsanawiyah), minimal juara tingkat provinsi. Kalau jenjang MA (madrasah aliyah), minimal juara tingkat nasional,” imbuhnya.

Hidayat menambahkan, PPDB di madrasah sedikit berbeda dengan sekolah reguler. Bahkan, PPDB sudah dibuka sejak Januarli lalu. Terutama di madrasah aliyah negeri insan cendekia, madrasah aliyah negeri program keagamaan, madrasah aliyah kejuruan, serta madrasah boarding school.

“Sudah dari dulu yang kelas program khusus dan insan cendekia. Bahkan sudah diumumkan sejak lama. Sedangkan kelas boarding sebelum Lebaran sudah diumumkan. Sekarang tinggal persiapan yang madrasah reguler. Kemungkinan akan dimulai Juli mendatang,” bebernya.

Sementara itu, madrasah inklusi wajib menyediakan kuota untuk siswa ABK (anak berkebutuhan khusus). Maksimal 10 persen dari jumlah keseluruhan CPD yang diterima. Aturan ini sesuai dengan Surat Edaran (SE) Kementerian Agama (Kemenag) Republik Indonesia, Kantor Wilayah Provinsi Jawa Tengah, terkait petunjuk teknis PPDB Madrasah 2022/2023. “Kuota itu mempertimbangkan ketersediaan fasilitas dan guru selama penyelenggaran pendidikan,” tuturnya. (ian/fer/dam)